pas


PAS. - Para habaib, ulama, para petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, serta pimpinan partai Koalisi Indonesia Adil Makmur berbondong-bondong menghadiri acara syukuran kemenangan dan doa bersama yang digelar di halaman kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari ini.

Selain itu, turut hadir mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol (Purn) Mohammad Sofjan Jacoeb, dan memberikan orasi di hadapan ratusan pendukung Prabowo-Sandi. Dalam kesempatan tersebut, Sofjan menyerukan kepada seluruh relawan, mulai dari Sabang hingga Merauke untuk tetap semangat mengawal kemenangan pasangan capres-cawapres 02 itu.

“Untuk itu, kita tetap tunggu penghitungan real count. Jangan percaya dan jangan terpengaruh quick count karena masih ada penghitungan lain dari KPU,” kata Sofjan di Jakarta, Jumat (19/4).

Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu juga membenarkan angka real count Pilpres 2019 yang dimiliki BPN Prabowo-Sandi bahwa paslon 02 unggul atas paslon 01 dengan perolehan suara 62 persen. Karenanya, dia meminta seluruh pendukung Prabowo-Sandi untuk tetap bersabar dan terus mengawal form C1 hingga sampai ke KPU.

“Laporan dari daerah, Prabowo-Sandi menang. Data yang saya terima dari seluruh daerah menyatakan Prabowo-Sandi menang di atas 60 persen,” ujarnya.

Dia kembali menegaskan kepada seluruh relawan untuk mengawal ketat C1 mulai dari TPS (tempat pemungutan suara) sampai rekapitulasi akhir dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat mengancam persatuan serta kesatuan bangsa. “Jangan terpengaruh, jangan terpengaruh dan jangan sampai kalah. Karena kalau mereka (kubu Jokowi) mengatakan (menang), ini tidak boleh. Saya melihat tanda-tanda kecurangan ini sudah terlihat,” ucapnya.

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Ustaz Yusuf Muhammad Martak, mengaku optimistis dengan real count yang dimiliki BPN di mana Prabowo-Sandi meraih kemenangan dengan angka 62 persen. Meski KPU belum melakukan rekapitulasi akhir, ia mengajak seluruh komponen pendukung untuk tetap bersabar dan berdoa kepada Allah untuk kemenangan Bangsa Indonesia.

“Insya Allah menang, tapi sabar dan tenang. Kebesaran Allah yang selalu kita sebut dan kita harapkan. Wama karu wama karullah, wallahu khairul makirin, tapi kadang kita panik dan ragu akan kekalahan,” ujarnya. [ins]


PAS. - SEORANG Caleg PDIP meninggal dunia akibat kalah suara di pemilihan legislatif atau Pileg di Pemilu 2019.

Diketahui, identitas caleg PDIP meninggal dunia Euis Mulyati, dan penyebab Euis Mulyati meninggal dunia ketika tahu Euis Mulyati kalah suara di Pileg di Pemilu 2019.

Tak hanya Euis Mulyati, ada juga seorang Caleg Nasdem masuk rumah sakit akibat kalah suara di Pileg

Dilansir Kompas.com, caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tasikmalaya, Euis Mulyati, meninggal dunia seusai mengetahui dirinya kalah di pemilihan legislatif daerah, Jumat (19/4/2019).

Euis terserang penyakit jantung di rumahnya saat penghitungan suara internal bersama timnya.

Tak berselang lama, caleg struktral PDIP itu langsung ambruk dan meninggal dunia di kediamannya, Kampung Kecapi, Kelurahan Sambongpari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jumat pagi.

Sekretaris DPC PDIP Kota Tasikmalaya Kepler Sianturi membenarkan meninggalnya rekan sesama politisi di partainya tersebut.

Euis selama ini menjabat sebagai bendahara di struktural partai Kota Tasikmalaya.

Selain itu, korban meninggal menjadi caleg DPRD Kota Tasikmalaya di daerah pemilihan IV Kecamatan Mangkubumi dan Kawalu.

"Ya, mohon doanya kepada rekan kami yang meninggal. Bu Euis adalah bendahara di partai kami. Memang selama tiga bulan terakhir dia punya riwayat penyakit jantung. Tapi, saat mengetahui kalah di pileg, beliau langsung drop dan meninggal di rumahnya pagi tadi," jelas Kepler kepada wartawan.

Sesuai keterangan saksi di rumahnya, lanjut Kepler, rekannya tersebut sudah drop sejak malam tadi karena suara di dapilnya sedikit.

Pihak PDIP Kota Tasikmalaya pun turut berduka cita atas meninggalnya pengurus partai perempuan terbaik tersebut.

"Kami segenap pengurus turut berduka cita atas meninggalnya Euis Mulyati dan sebagai bendahara DPC PDI Kota Tasikmalaya.

Selama ini beliau selain kampanye pencalegannya, juga berkampanye pasangan capres nomor urut satu," tambahnya.

Caleg Nasdem langsung dirawat di RS

Sementara itu, caleg Partai Nasional Demokrat (Nasdem) langsung dilarikan ke rumah sakit setelah mengetahui dirinya kalah.

Caleg itu bernama Cucu Darmawati, di Daerah Pemilihan 1 Kota Tasikmalaya.

Cucu diketahui terserang penyakit asam lambung seusai mengetahui hasil suaranya jeblok dan tak terpilih duduk di kursi dewan.

"Sekarang masih dirawat di RS Jasa Kartini, Kota Tasikmalaya. Caleg DPRD Dapil 1 ini sebelum melakukan pencoblosan selalu berupaya pada masyarakat agar memberikan suaranya. Upaya para caleg dengan berbagai pemikiran, mereka dipastikan kelelahan. Hasilnya itu tidak memuaskannya. Sedangkan selama ini dia juga memiliki penyakit asam lambung dan sering kali dirawat di rumah sakit," ujar Ketua DPD Nasdem Kota Tasikmalaya, Abdul Haris. [wk]


PAS. -  Seorang Calon Legislatif (Caleg) DPR RI asal Maluku Utara dari Partai Nasdem, Ahmad Hattari, nyaris menjadi target amukan massa.

Kejadian tersebut terjadi usai salat Jumat di Masjid Nurul Bahar Kelurahan Tomalou Kota Tidore, Kepulauan (Tikep), Maluku Utara, Jumat 19 April 2019.

Menurut saksi mata yang melihat langsung kejadian itu, Nurdin Conoras, mengatakan Ahmad Hattari yang saat itu sedang melaksanakan salat Jumat di Masjid  tersebut, diberi kesempatan oleh jemaah untuk menyampaikan sepatah kata.

Saat menyampaikan sambutannya di hadapan jemaah, Ahmad Hattari yang kembali mencalonkan diri di Pemilu 2019 ini malah menyampaikan hal-hal yang menyinggung perasaan jamaah dan masyarakat Tomalou.

“Saat itu, Ahmad Hattari melampiaskan kekecewaannya atas perolehan suara yang diperolehnya di Kelurahan Tomalou yang hanya mencapai 700 suara, padahal dia merasa selama ini memberikan bantuan di kelurahan tersebut yang berdampingan Kelurahan Gurabati, tempat tinggal Ahmad Hattari,” kata saksi mata Nurdin Conoras, Jumat 19 April 2019.

Mendengar pernyataan dari Ahmad Hattari, jamaah masjid sontak marah dan langsung mengejarnya. Bahkan beberapa jemaah terlihat berusaha memukul Ahmad. Namun beruntung, amukan tersebut masih bisa dilerai beberapa jemaah dan polisi yang tiba di lokasi kejadian.

Jemaah masjid buka seluruh karpet masjid pemberian Ahmad Hattari

Jamaah masjid dan massa yang marah kemudian membuka seluruh karpet dan jam dinding pemberian Ahmad Hattari. Karpet dan jam dinding tersebut langsung dibawa jamaah masjid ke kediamannya di Kelurahan Gurabati.

Alhasil, akibat kejadian itu warga Tomalou yang akan membawa bantuan masjid dari Ahmad Hattari ke kediamannya dihalau warga Gurabati. Hal tersebut memicu terjadinya aksi lempar batu antara kedua kelurahan tersebut.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Malut AKBP Hendri Badar ketika dikonfirmasi meminta agar suasana kondusif usai Pemilu dan Pilpres 2019 tetap terjaga.

“Mari kita menciptakan kesejukan dan semangat kekeluargaan pasca-pencoblosan hasil pemilu 2019, meskipun proses politik ini mengalami dinamika dan mengganggu situasi kamtibmas,” kata Hendri Badar.

Video:
 [tkn]


PAS. - Tim Kampanye Nasional Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mengeluarkan enam sikap terkait Pilpres 2019 yang baru saja dihelat. Itu diungkapkan oleh Ketua Harian TKN, Moeldoko.

Sikap pertama, kata Moeldoko adalah berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memilih Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 sehingga bisa menjadi pemenang.

“Berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, sehingga menjadi pemenang Pilpres 2019,” ujar Moeldoko di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (19/4).

Kedua, lanjutnya, TKN berterima kasih kepada para penyelenggara lembaga survei hitung cepat atau quick count yang sangat kredibel. Sehingga hasil pemilu dapat diketahui lebih cepat, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan pada publik.

“Ketiga, TKN menghormati dan mengikuti proses dan penghitungan hasil pemilu KPU, dan TKN mengajak seluruh masyarakat indonesia untuk bersama menunggu hasil resmi KPU,” ‎katanya.

Kemudian sikap keempat, ujar kepala Kantor Staf Presiden (KSP) itu, TKN memberikan apresiasi kepada masyarakat atas partisipasi yang sangat tinggi dalam Pemilu 2019 ini kurang lebih mencapai 81 persen ini sungguh luar biasa.

“Kelima, TKN berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu dari pusat sampai dengan daerah yang telah menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan pemilu 2019 dengan baik. Walaupun ada berbagai kendala di lapangan, tapi semuanya bisa teratasi dengan baik,” ungkapnya.

Keenam, TKN memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI dan Polri yang telah mengamankan penyelenggaraan pemilu. Sehingga pemilu berlangsung secara lancar aman dan damai.

“Terima kasih, enam hal ini yang secara resmi TKN sampaikan, dan mudah-mudahan ini sebuah pernyataan yang sangat bisa kita pertanggung jawabkan,” paparnya.

Lebih lanjut, Moeldoko juga menegaskan, apabila nantinya hasil hitung cepat berbeda dengan KPU, dan hasilnya memenangkan Prabowo-Sandi. Maka TKN legawa terhadap hal itu.

“Iya pasti, kan salah satu butir pernyataan kita menghormati keputusan akhir KPU, itu sebuah pernyataan yang sangat jelas, berarti kita semuanya sangat hormati atas keputusan KPU,” ujar Moeldoko di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Jumat (19/4).

‎Mantan Panglima TNI juga ingin menegaskan bahwa KPU itu milik bersama bukan milik pemerintah, bukan milik pasangan nomor urut 01 Jokowi dan Ma’ruf Amin.

“Sehingga, jangan nanti seolah-olah KPU miliknya 01, wah repot nanti itu kita, apalagi kecurangan yang dilakukan oleh KPU di belakangnya pemerintah. Itu pernyataan yang menyesatkan,” tegasnya.

Menurut Moeldoko, pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam konteks ini. Kecuali apabila KPU perlu bantuan. Misalnya membutuhkan kendaraan untuk mengantar logistik. Maka pemerintah siap memberikan sarana tersebut.

“Itu sudah tanggung jawab pemerintah ada hal-hal yang sangat darurat. Tapi maaf harus betul-betul dibedakan, jangan sampai dikit-dikit ada begini, nanti disebut pemerintah curang. Apa ini tuduhan yang menyesatkan,” pungkasnya. [jp]


PAS. -  Setelah melakukan syukuran kememangan Prabowo-Sandi pada Jumat 19 April 2019, malam harinya seluruh sekjen Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur menggelar pertemuan di kediaman Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Prabowo.

Hal ini diungkap oleh Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso. Dalam akun twitternya @PriyoBudiS mengunggah sebuah foto yang menggambarkan Prabowo Subianto bersama para sekjen partai Koalisi Indonesia Adil Makmur tengah bergandengan tangan.

Selain Priyo, dalam foto tersebut, terlihat Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, Sekjen PKS Mustafa Kamal, dan Sekjen Demokrat, Hinca Panjaitan. Mereka saling bergandengan tangan dengan Prabowo Subiannto berada di tengah mereka.

Dalam unggahan foto tersebut, Priyo menyertakan keterangan 'Bersama Presiden Prabowo kami lima partai koalisi Adil Makmur: Demokrat, Gerindra, PKS, PAN, Berkarya, solid berkomitmen mengawal demokrasi melawan kecurangan untuk menyelamatkan konstitusi. Kita harus memenangkan keadilan sebagai jalan menuju kemakmuran' tulis Priyo.

Sejak unggah sampai dengan berita ini ditulis, kiriman tersebut telah diretweet sebanyak 1.685 pengguna. Kiriman ini juga telah disukai sebanyak 3.332 pengguna twitter. [vv]


PAS. - Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Sumatera Utara menganggap penyelenggaraan Pemilu 2019 ini banyak kecurangan dan merugikan kubu 02. Mereka meminta penyelenggara pemilu untuk lebih serius menjaga amanat rakyat.

"Banyak sekali (kecurangan) yang sedang kami himpun. Saya kira ini adalah pemilu yang terburuk sepanjang yang pernah saya tahu, kita malu anak bangsa di luar negeri semuanya ribut," ujar Ketua BPD Sumut, Gus Irawan Pasaribu, di Medan, Jumat (19/4). 

Gus Irawan meminta setelah penghitungan suara ini tidak boleh ada satu pun suara rakyat yang disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. 

"Kalau kemarin itu sudahlah dia pakai bujuk rayu, sembako, sudahlah untuk memilih. Sekarang rakyat sudah menjatuhkan pilihan, kewajiban penyelenggara, kewajiban saya,  kita (dan) semua masyarakat Indonesia menjaga apa yang (menjadi) amanah (suara rakyat)," ujar Gus Irawan.

Ia juga menyoroti hasil penghitungan cepat (quick count) dari beberapa lembaga survei yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf, khususnya di Sumatera Utara. Menurutnya, hasil survei tersebut tidak sesuai dengan real count yang dilakukan timnya.

"Saya mau katakan, quick count yang tampil di banyak media itu adalah abal-abal. Karena di dalam posisi quick count itu, Sumut yang diberi kode basis merah 02 dinyatakan kalah atau basis merah 01 menang," ungkapnya.

Padahal, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh BPD semestinya Prabowo-Sandi menang dengan persentase 60 persen di Sumut.

"Artinya itu membantahkan quick count dari banyak lembaga survei dan angkanya jauh. Di dalam quick count Sumut disebut 02 hanya mendapatkan 42,38 persen, kalah telak. Ternyata kami dari real count, dari data di setiap TPS, yakni C1-nya di Sumut 02 menang," pungkasnya.

Namun, berdasarkan hasil quick count dari lembaga CSIS, Prabowo-Sandi menang di Sumatera Utara dengan 52,24 persen. Hasil quick count lain dari Charta Politika juga menyatakan Prabowo-Sandi menang di Sumatera Utara dengan 54,37 persen. [kp]


PAS. - Sehari sebelum pelaksanaan pemilu dimulai, Bawaslu Bali menyoroti kinerja KPU Buleleng. Musababnya, masih banyak formulir C-6 atau surat undangan memilih di Kabupaten Buleleng yang belum didistribusikan. 

Ketua Bawaslu Bali I Ketut Ariyani mengatakan, surat undangan ini belum dikirim lantaran si pemilih tidak ditemukan saat penyelenggara mendatangi kediamannya untuk menyerahkan formulir C-6. Selain itu ada alamat pemilih yang tidak jelas dan pemilih sudah meninggal dunia. 

"Dari data rekap yang kami dapatkan masih ada 121.689 ( lembar formulir C-6) yang belum didistribusi dari yang diterima jumlah 582.437( lembar)," kata Ariani di Bali, Selasa (16/4).

Ariani juga menyebutkan,  Kecamatan Buleleng, Sawan dan Kubutambahan yang ada di Kabupaten Buleleng belum menerima logistik pemilu. Hingga pukul 13.00 WITA, sebanyak 4.120 kotak suara belum disalurkan. 

Bawaslu Bali kemudian meminta agar KPU Buleleng dapat menyelesaikan permasalahan ini sebelum 00.00 WITA nanti. Bagi warga yang belum terdaftar juga tetap dilayani. Syaratnya, warga dapat menunjukkan e-KTP. 

"Pemilih yang belum menerima C-6 bisa memilih dengan menggunakan e-KTP atau surat keterangan. Namun saya kira ini masalah serius terkait kinerja kawan-kawan di KPU," katanya. 

Sementara itu, Ketua KPU Buleleng Gede Suardana membantah bila ratusan ribu formulir C- itu tidak didistribusikan kepada seluruh warga. Ia mengaku, memang masih ada beberapa warga yang belum mendapatkan formulir C-6 tapi tidak mencapai ratusan ribu. 

"Kalau sudah terdaftar di DPT kan bisa memilih. Kok parah gitu ratusan ribu valid enggak itu. Benar adanya gitu?  Belum ada data gitu, " kata dia. 

Ia juga menegaskan, KPU akan melayani warga yang tak menerima formulir C-6. Syarat pertama, pemilih disarankan membawa KTP.  "Bawa KTP saja dulu nanti, " kata dia

Sementara itu, Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Bali, Luh Putu Sri Widyastini tidak menampik adanya keterlambatan pendistribusian logistik pemilu. Menurutnya, ini terjadi karena minimnya jumlah tenaga kerja. Apalagi, Buleleng memiliki  jumlah pemilih terbesar di Bali mencapai 582.437 suara yang tersebar di 2.146 TPS. 

KPU Buleleng telah menambah tenaga kerja untuk mengatur logistik, sebelum akhirnya dikirim ke masing-masing desa dan kelurahan. 

"Pekerja sudah ditambah sehingga totalnya menjadi 40 tenaga. Mudah-mudahan target distribusi seluruh logistik tuntas 100 persen," kata dia. [kp]
loading...
Diberdayakan oleh Blogger.